Layanan Bebas Biaya

Apa itu Prodeo … ?

Proses berperkara di Pengadilan secara cuma – cuma (gratis) bagi warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi

Perkara apa saja yang bisa diajukan secara prodeo?

Semua perkara pada Pengadilan Agama pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo.

Apakah permohonan berperkara secara prodeo pada pengadilan tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding atau kasasi?

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Apa saja Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Mengurus Permohonan Prodeo?

Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/  Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan)

Apa Hak Pemohon/Penggugat setelah prodeo dikabulkan?

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara Cuma-Cuma (gratis) yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Bagaimana Cara Mengurus SKTM?

Pemohon/penggugat datang ke Kelurahan/Desa dengan membawa:

  1. Surat pengantar dari RT /RW
  2. Kartu Keluarga/KK
  3. Kartu Tanda Penduduk/ KTP

LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PRODEO

Langkah 1 : Pendaftaran Perkara

Datang ke Kantor Pengadilan Setempat dan menemui bagian pendaftaran perkara.

  1. Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
  2. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.
  3. Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
  4. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Langkah 2 : Menunggu Panggilan Sidang

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan.

Langkah 3 : Keputusan Persetujuan Berperkara secara Prodeo

Perkara Prodeo DIPA

  1. Perkara Prodeo DIPA adalah perkara yang biayanya ditanggung oleh negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama. Biaya yang seharusnya ditanggung oleh Penggugat/Pemohon diambil oleh negara.
  2. Dasar hukum pelaksanaan administrasi berperkara secara prodeo ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014
  3. Penentuan dikabulkan atau tidaknya permohonan berperkara secara prodeo merupakan kewenangan Ketua Pengadilan
  4. Panitera Pengadilan Agama memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan Sekretaris Pengadilan Agama memeriksa ketersediaan anggaran pada DIPA 04 Pengadilan.
  5. Ketua Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera dan Sekretaris dan kemudian mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan

Perkara Prodeo Murni

  1. Perkara prodeo murni adalah perkara prodeo yang sepenuhnya tanpa biaya dalam artian tidak ditanggung oleh negara layaknya prodeo DIPA. Segala macam komponen biaya dari PNBP sampai Biaya Pemberitahuan Putusan bebas dari biaya.
  2. Pengambilan keputusan dikabulkan atau tidak permohonan berperkara secara prodeo merupakan kewenangan Ketua Majelis untuk masing-masing perkara tersebut.
  3. Dasar hukum pelaksanaan administrasi berperkara secara prodeo ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010.
  4. Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengijinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.

Langkah 4 : Persidangan

Proses Persidangan Perkara, Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan “Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama” untuk Perkara Prodeo yang dibebankan kepada DIPA atau “Membebaskan Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara” untuk perkara prodeo murni.

Instansi Terkait

jdih
ptasmg
putusan-asianlii
legislasi
mari-1
badilag