Pengadilan Agama Temanggung Akhirnya Mempunyai Pos Bantuan Hukum

UNTUK pertama kalinya, Pengadilan Agama Temanggung mempunyai Pos Bantuan Hukum. Program ini adalah amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Berdasarkan DIPA Nomor 005.04.2.401025/2018, Pengadilan Agama Temanggung mendapatkan pagu senilai Rp. 19.600.000 untuk program Pos Bantuan Hukum. Setelah melalui proses pengadaan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayom terpilih untuk kali pertama sebagai mitra penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Temanggung.

Sebagai bentuk perikatan kerjasama, Rabu (07/03/2018) diadakan penandatanganan kerjasama di Ruang Panitera Pengadilan Agama Temanggung. Dari pihak Pengadilan Agama Temanggung diwakili oleh Ketua Dra. Hj. Mahmudah, M.H. sementara dari LBH Pengayom oleh Totok Cahyo Nugroho, S.H., C.P.L.

Perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan selama 196 jam layanan yang dijabarkan dalam 4 bulan kalender mulai tanggal 12 Maret 2018. Bentuk layanan yang akan diberikan oleh Pos Bantuan Hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 adalah konsultasi hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum serta penyediaan info Organisasi Bantuan Hukum (OBH) bagi masyarakat tidak mampu.

Sebagai persyaratan masyarakat yang hendak mengakses Pos Bantuan Hukum adalah melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Keluarahan, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Kartu Jamkesmas, Kartu BLT dan lainnya, atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat